Kaur kembali menapaki langkah yang menjanjikan dalam tata kelola keuangan. Penilaian dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manna menempatkan kabupaten ini di posisi teratas untuk pengelolaan Dana Desa 2025, DAU fisik, dan DAK. Hasil itu bukan sekadar angka; ia menjadi modal kepercayaan diri untuk menatap audit yang lebih besar.

Bupati Gusril Pausi, S.Sos., MAP, menyambut capaian tersebut dengan nada optimis. Menurutnya, penghargaan dari KPPN Manna adalah sinyal positif. Ia berharap momentum ini bisa berlanjut hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian—gelar tertinggi dalam laporan keuangan daerah.

Bukan tanpa alasan semangat itu menguat. Tiga tahun terakhir Kaur absen dari daftar penerima WTP. Padahal status tersebut bukan hanya simbol, melainkan cermin tata kelola anggaran yang bersih, terukur, dan sesuai aturan.

Dana Desa, DAU fisik, dan DAK adalah pos-pos krusial. Ketika ketiganya dikelola dengan indikator yang baik, peluang menutup catatan negatif di mata BPK semakin terbuka. Gusril menegaskan, capaian 2025 layak dijadikan pemicu perubahan.

Tantangannya tetap nyata. Meraih WTP berarti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperbaiki prosedur, dokumentasi, dan disiplin anggaran. Tidak cukup mengandalkan satu penghargaan; konsistensi menjadi kunci.

Di mata publik, WTP adalah jaminan bahwa uang rakyat dipakai sebagaimana mestinya. Itulah mengapa Bupati menekankan pentingnya kerja kolektif. Setiap dinas, setiap program, harus berbenah tanpa terkecuali.

Kaur memang pernah kehilangan gelar itu. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa perbaikan manajemen keuangan dapat membalikkan keadaan. Bupati yakin, dengan fondasi yang sudah terbentuk, peluang itu kembali terbuka.

Kini yang ditunggu adalah bukti di lapangan. Jika seluruh OPD mampu menerjemahkan semangat perbaikan ke dalam aksi nyata, bukan mustahil Kaur akan kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan opini WTP dari BPK.

Pewarta : Kak Cik