Kaur, BINTUHAN.ID- Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kaur menuai sorotan tajam. Sejumlah tokoh masyarakat meminta Dinas Inspektorat untuk memeriksa ulang data honorer yang dinyatakan lulus seleksi PPPK, menyusul adanya laporan dugaan ketidaksesuaian data.  

Tokoh masyarakat setempat mengungkapkan kekhawatiran bahwa sejumlah honorer yang lulus seleksi tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti masa kerja atau keabsahan dokumen pendukung. Hal ini dinilai merugikan honorer lain yang telah lama mengabdi dan memenuhi persyaratan.  

“Kami mendesak Dinas Inspektorat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap data honorer yang lulus PPPK. Jangan sampai ada manipulasi atau honorer ‘siluman’ yang mencoreng integritas proses seleksi,” kata Kondri, salah satu tokoh masyarakat Kaur.

Menurut Kondri, proses perekrutan harus dilakukan secara transparan dan adil. Jika ada indikasi kecurangan, maka pemerintah wajib mengambil tindakan tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap seleksi ASN di Kaur.

Masyarakat juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kaur untuk bekerja sama dengan Inspektorat dalam mengaudit data dan dokumen yang diajukan para peserta seleksi.  

“Proses ini harus bersih dari permainan pihak tertentu. Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan untuk para honorer yang benar-benar berhak,” tambah Kondri    

Dengan adanya desakan ini, masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Kaur dapat segera menyelesaikan polemik tersebut dan memastikan perekrutan PPPK berjalan sesuai aturan yang berlaku, tanpa ada pihak yang dirugikan.  

Pewarta : Kak Cik